Kuota BBM Diatur per Kabupaten

JAKARTA - Upaya meredam lonjakan konsumsi BBM subsidi terus dilakukan. Kali ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memperketat distribusi BBM hingga tingkat kabupaten/kota.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, BPH Migas akan memberlakukan pengaturan kuota BBM subsidi per kabupaten/kota. "Pembagian kuota per kabupaten ini akan memprioritaskan konsumen di wilayah Indonesia bagian timur," ujarnya saat rapat dengan Komisi VII DPR, Senin (12/3).

Selama ini, distribusi BBM subsidi memang cenderung memprioritaskan wilayah Indonesia bagian barat. Akibatnya, kasus kelangkaan BBM subsidi kerap terjadi di Indonesia bagian timur seperti NTT, Maluku, maupun Papua. "Karena itu, nanti akan dipiroritaskan di wilayah timur dengan maksud untuk mendorong perekonomian di sana," katanya.

Beberapa strategi lain yang akan diterapkan BPH Migas untuk meredam lonjakan konsumsi BBM adalah menetapkan alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro.