Kuota BBM Subsidi Membengkak

jpnn.com - JAKARTA - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi beban anggaran pada pemerintahan mendatang. Dalam RAPBN 2015, pemerintah menaikkan kuota BBM bersubsidi menjadi 48-49,1 juta kiloliter (kl). Proyeksi tersebut naik 4,37-6,47 persen dibandingkan alokasi APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl.       

"Keputusan APBN 2015 akan kami serahkan ke pemerintahan baru. Nanti pemerintahan baru akan melakukan perbaikan RAPBN. Karena itu, kami sampaikan asumsi makro sektor ESDM dalam bentuk kisaran," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Dia merinci, alokasi BBM bersubsidi sebesar itu didominasi premium. Dalam RAPBN, pihaknya mengusulkan kisaran 30,39 juta"30,75 juta kl. Angka tersebut naik 3,2"4,4 persen dibanding alokasi tahun ini 29,43 juta kl. Kenaikan kuota terbanyak adalah jenis solar. Pemerintah memberi kisaran 16,76 juta"17,50 juta kl atau lebih tinggi 6,95"11,67 persen dibanding APBN 2014 sebesar 15,67 kl.
       
Sedangkan kuota minyak tanah 0,85 juta kl atau turun 50 ribu kl daripada APBN 2014 yang dipatok 0,9 juta kl. "Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sendiri kami perkirakan USD 100 per barel," ungkapnya. 

Pihaknya juga merumuskan volume kuota LPG 3 kg tahun depan sebesar 5,766 juta ton. Jumlah itu naik 15 persen daripada APBNP 2014 sebanyak 5,013 juta ton. "Realiasi penyaluran LPG 3 kg hingga 25 Juni 2014 mencapai 1,966 juta ton. Itu 39,2 persen dari total kuota tahun ini," imbuhnya.
       
Terkait subsidi listrik, pihaknya mengusulkan tahun berjalan dalam RAPBN 2015 senilai Rp 64,78 triliun"Rp 79,08 triliun. Angka tersebut turun jauh dibandingkan subsidi listrik tahun berjalan 2014 senilai Rp 85,75 triliun. Asumsi tersebut seiring kenaikan listrik terhadap enam golongan yang bakal berlaku maksimal tahun depan. "Subsidi ini tergantung nilai kurs," ujarnya.
       
Kemudian produksi migas tahun depan diperkirakan naik. Total proyeksi lifting migas berada di kisaran 2.065-2.130 barel setara minyak per hari (boepd). Angka itu naik 1,1"4,3 persen dibanding proyeksi tahun ini 2.042 juta boepd.
       
Usul tersebut direspons positif oleh Komisi VII DPR. Pemimpin rapat Milton Pakpahan menyetujui besaran yang diusulkan. Namun, pihaknya meminta catatan terkait proyeksi bauran energi listrik tahun depan. "Komposisi energi primer PLN harus menjadi bagian dari penetapan subsidi listrik. Perubahannya harus dilaporkan ke Komisi VII DPR secara tertulis," ungkapnya. (bil/oki)