Kuota Pertalite Jebol, Syarief Hasan Soroti Fungsi Perencanaan dan Pengawasan BPH Migas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta kepada pemerintah untuk betul-betul serius menyikapi melonjaknya alokasi dan anggaran subsidi, khususnya untuk BBM penugasan (pertalite) yang tidak tepat sasaran.
Menurutnya, hal ini telah menjadi persoalan yang belum kunjung selesai, sementara neraca perdagangan migas kian tertekan dan keuangan negara sangat terbebani.
Dia khawatir jika hal ini terus berulang, rakyat kecil yang akan terus menjadi korbannya.
Menyikapi kondisi tersebut, Syarief Hasan yang akrab disapa itu mempertanyakan apakah hal itu dikarenakan kendala regulasi atau murni kinerja kelembagaan hilir migas yang tidak optimal?
Dia mengatakan pertanyaan lain perlu dijawab dan dicarikan solusinya adalah apakah perencanaan subsidi yang tidak tepat?
“Faktanya kuota pertalite sudah jebol. Sepanjang 2022, serapan Pertalite mencapai 29,48 juta kilo liter, jauh melampaui kuota yang ditentukan sebesar 23,05 juta kilo liter," ungkap Syarief Hasan melalui keterangan resminya, Senin (13/2).
Dia menegaskan perkara menambah kuota hanya membawa dampak membengkaknya anggaran subsidi.
"Ini tentu bukan hal yang baik," tegasnya.
Syarief Hasan menyoroti fungsi perencanaan dan pengawasan BPH Migas terkait jebolnya kuota Pertalite
- Lestari Moerdijat Tekankan Data Akurat dan Kolaborasi Antarlembaga Harus Dikedepankan
- Eddy Soeparno Sebut Perdagangan Karbon Internasional Pilar Ekonomi Baru Indonesia
- Digitalisasi Pertamina Kunci Efisiensi, Memperkuat Ketahanan dan Swasembada Energi
- Lestari Moerdijat Berharap Skema Baru yang Disiapkan Pemerintah Atasi Masalah PPDB
- Waka MPR: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi