Kuota Pertalite Jebol, Syarief Hasan Soroti Fungsi Perencanaan dan Pengawasan BPH Migas

Politikus senior Partai Demokrat itu menyampaikan hal ini menggambarkan ada sejumlah Rp 55,3 triliun biaya subsidi yang membengkak.

Karena itu, tegasnya, penting untuk alokasi dan pengawasan penggunaan BBM subsidi.

Jika ternyata perilaku konsumsi BBM warga boros, maka lakukan sosialisasi, edukasi terarah, serta penggunaan instrumen pembatasan yang tepat.

Dia menyarankan jika marak terjadi penyelundupan, maka fungsi pengawasan mesti ditegakkan dengan serius.

“Negara telah memberikan mandat kepada BPH Migas untuk mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, serta fungsi pengawasannya," ujarnya mengingatkan

Begitu dengan Pertamina yang diberikan tugas penyediaan dan distribusi BBM penugasan sesuai amanat Perpres 191/2014.

"Kalau saja perkaranya pada perencanaan kuota subsidi yang kurang presisi, tentu ini menjadi catatan serius bagi pemerintah dalam memahami pola perilaku konsumsi BBM di Indonesia," tegas Syarief Hasan.

Sebaliknya, kata Syarief, jika memang regulasi ini kurang memberikan mandat dan kewenangan pengawasan dan penindakan, tentu revisi Perpres adalah keharusan.