Kuota PPPK Guru 2023 Sebanyak 601.286, Usulan Pemda hanya Sebegini, P1 Bisa Gigit Jari 

“Dan ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap Menteri Anas.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nadiem mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru honorer ini. 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.

“Kami ingin lebih banyak lagi guru honorer yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana ke depannya menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” tutur Mas Nadiem, sapaan akrabnya.

Selain bersama Nadiem, rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru. 

Dia menyebutkan sudah ada BOS dan alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. 

"Ini kami lagi mencari cara bagaimana pengadaan ASN ini sesuai kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat pengadaannya. Artinya, betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," kata Suahasil.