KUPANG: 3 Tahun Nol Persen, Sekolah Ditutup

Anjloknya angka kelulusan tingkat SMP di NTT tahun 2010 dimana angka kelulusan hanya 60,13 persen atau turun 10,12 persen dari tahun 2009 yang mencapai 70,25 persen membuat Komisi D DPRD NTT buka suara.

Jumat (7/5) kemarin, Ketua Komisi D DPRD NTT, Hendrik Rawambaku dan Sekretaris Jimmy Sianto menemui Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk membahas fakta yang terjadi. "Kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk dilakukan pembenahan. Dan, pembenahan dilakukan mulai sekarang kalau tidak mau tahun depan hasilnya sama dengan tahun ini," kata Hendrik di ruang kerjanya siang kemarin.

DPRD mengingatkan pemprov lebih serius mengurus pendidikan di NTT dengan memperhatikan beberapa variabel seperti kebijakan, manajemen, guru dan peserta didik. Dikatakan, variabel inilah yang menjadi penentu mutu pendidikan. Kepada wartawan Hendrik menjelaskan, era otonomi daerah saat ini membawa ekses di daerah jadin kacau. "Para kepala dinas dan kepala sekolah berbuat sesuka hati tidak lagi konsisten dengan tugas, lebih banyak urus dana BOS. Karena mereka diangkat oleh bupati maka mereka lebih sibuk urus bupati daripada urus sekolah. Ini yang membuat pendidikan kita seperti saat ini," tandas Hendrik.

Salah satu penyebab, menurut Hendrik, adalah lemahnya supervisi, sehingga baik pemerintah dalam hal ini instansi teknis terkait termasuk pihak sekolah asal-asalan saja dalam me-manage pendidikan di sebuah daerah. Oleh karena itu, Hendrik meminta pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk harus melakukan supervisi.

Selain itu, kata Hendrik, manajemen pendidikan menjadi salah satu kendala untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, dia menghimbau gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan tugas supervisi. Dengan demikian, dapat memacu kinerja para tenaga pendidik di daerah untuk serius mengurusi pendidikan.