Kurang Transparan, Kejagung Disindir Menteri Yuddy

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menilai capaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), harus diikuti laporan akuntabilitas kinerja instansi.

Yuddy menganggap selama ini Kejagung kurang terbuka atau transparan dalam penanganan suatu perkara dan penyelamatan keuangan negara.  Hal ini diungkapkan Yuddy usai bertemu dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Kejagung, Rabu (1/7).

“Kami lihat mis-nya dimana. Karenanya, kami dari Kemenpan memberikan saran-saran kepada kejaksaan dalam hal meningkatkan kinerjanya dalam hal ekspos daripada capaian-capaian atau penegakan hukumnya,” kata Yuddy. 

Menurut sosok yang melenggang mulus masuk Kabinet Kerja dari partai Hanura ini menyebutkan, Kejagung perlu menjelaskan mengapa suatu kasus ditangani. Nah, Yuddy meminta Kejagung harus bisa menjelaskan kasus yang ditangani itu merugikan negara serta untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum berlaku kepada semua pihak.  

“Ekspos juga sangat penting hingga membangun kembali rasa percaya diri dari seluruh institusi dan itu akan meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung itu sendiri dan memberi dukungan terhadap langkah-langkah yang sudah cukup baik ini,” katanya.

Menurut Yuddy, seharusnya kalau mendapat WTP, nilai akuntabilitas kinerjanya itu paling kurang harus B minus. Tapi, Kejagung masih mendapat nilai C. Karenanya, Yuddy memandang ada sesuatu yang mesti ditingkatkan dan diperbaiki.  “Mungkin motivasi kejanya itu hanya akan muncul apabila ada rasa percaya diri yang tinggi bahwa langkah-langkah yang dilakukan ini sudah on the track,” kata Yuddy.

Sementara Prasetyo mengatakan, Menpan memberikan banyak arahan yang pada intinya supaya kejaksaan lebih baik lagi. Dia mengaku, tahun lalu Kejagung mendapat nilai C dari Kemenpan. “Itu kan di atas cukup, tapi untuk BPK kan kita WTP,”  ujar Prasetyo di Kejagung, Rabu (1/7). (boy/jpnn)