Kurangi Pendekatan Keamanan di Papua, Kedepankan Dialog untuk Solusi Bersama

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TNI Tubagus (TB) Hasanuddin menyatakan bahwa persoalan Papua harus diselesaikan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, salah satu solusinya adalah mengurangi pendekatan keamanan (desekuritisasi) untuk memerkuat dialog.

"Desekuritisasi itu model pendekatan keamanan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan resolusi konflik damai," kata Hasanuddin di gedung DPR Jakarta, Rabu (13/5), menyikapi kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu,

Hasanuddin menjelaskan, desekuritisasi di Papua bisa dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, sebutnya, setiap penempatan (deployment) personel TNI di Papua harus melalui keputusan politik antara pemerintah dan DPR atau sesuai dengan mekanisme diamanatkan UU TNI.

Kedua, penempatan personel TNI di Papua harus terukur secara baik dari segi kuantitas, kualitas, durasi, dan target operasinya. Sengan demikian, katanya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat mengawasi kinerja TNI di Papua.

Ketiga, penempatan TNI harus sedapat mungkin melakukan pendekatan persuasif. Sebaliknya juga, satuan bersenjata dari Operasi Papua Merdeka (OPM) harus segera diorganisir  dan tidak boleh melakukan upaya kekerasan.

"Ini sangat penting mengingat wajah Indonesia di Papua sering kali dikenali hanya sebatas kekerasan aparat, bukan sebagai entitas yang melindungi segenap rakyat Papua," ujar mantan sekretaris militer kepresidenan itu.

Di sisi lain, katanya, rakyat Papua juga harus menyadari bahwa jalan kekerasan bukanlah satu-satunya cara untuk mengingatkan kelalaian pemerintah. Karenanya, perlu dibangun kesadaran bahwa dialog merupakan solusi tepat mewujudkan kedamaian di tanah Papua.

"Wacana dialog harus mendapatkan legitimasi dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak semata untuk menghindari terjadinya politisasi upaya damai dari salah satu pihak," pungkasnya.(fat/jpnn)