Kurangi Subsidi BBM untuk Genjot Pembangunan Infrastruktur
jpnn.com - JAKARTA - Komisi VII DPR yang membidangi energi tak akan memersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Syaratnya, kebijakan menaikkan BBM dibarengi dengan pengalihan subsidi yang benar-benar untuk program pro-rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, saat ini terdapat 1,2 juta penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia.
Karenanya, pemerintah wajib mengaja daya beli masyarakat jika kelak subsidi dialihkan dan harga BBM dinaikkan. "Kita dipilih oleh rakyat dan harus memastikan kebijakan itu menguntungkan rakyat," kata Satya di Jakarta, Rabu (12/11)
Sedangkan pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Elfindri mengatakan, sebaiknya subsidi BBM dialihkan ke pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi," katanya.
Guru besar ilmu ekonomi di Unand itu mengaku pernah mengusulkan kepada pemerintah pada 2011 agar subsidi BBM dikurangi secara bertahap. Selanjutnya, subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur .
Menurutnya, selama ini subsidi BBM memang banyak tidak tepat sasaran. “Dibakar di jalan begitu saja. Tak ada manfaat positif buat rakyat. Penikmat BBM bersubsidi 70 persennya adalah masyarakat kategori mampu secara ekonomi,” tambahnya.
JAKARTA - Komisi VII DPR yang membidangi energi tak akan memersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Syaratnya, kebijakan
- ASDP Maksimalkan Layanan Penyeberangan Prima pada Libur Nataru
- Tol Palembang-Betung Ditargetkan Rampung pada 2026
- Layanan SIM Keliling Hari Ini, Ada 2 Gerai, Cek di Sini Lokasinya
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- KAI Group Angkut 22,9 Juta Penumpang saat Liburan Nataru 2024-2025
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen