Kurangi Subsidi BBM untuk Genjot Pembangunan Infrastruktur
jpnn.com - JAKARTA - Komisi VII DPR yang membidangi energi tak akan memersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Syaratnya, kebijakan menaikkan BBM dibarengi dengan pengalihan subsidi yang benar-benar untuk program pro-rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, saat ini terdapat 1,2 juta penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia.
Karenanya, pemerintah wajib mengaja daya beli masyarakat jika kelak subsidi dialihkan dan harga BBM dinaikkan. "Kita dipilih oleh rakyat dan harus memastikan kebijakan itu menguntungkan rakyat," kata Satya di Jakarta, Rabu (12/11)
Sedangkan pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Elfindri mengatakan, sebaiknya subsidi BBM dialihkan ke pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Artinya infrastruktur bisa dibangun dibiayai dengan perubahan kompensasi," katanya.
Guru besar ilmu ekonomi di Unand itu mengaku pernah mengusulkan kepada pemerintah pada 2011 agar subsidi BBM dikurangi secara bertahap. Selanjutnya, subsidi dialihkan ke pembangunan infrastruktur .
Menurutnya, selama ini subsidi BBM memang banyak tidak tepat sasaran. “Dibakar di jalan begitu saja. Tak ada manfaat positif buat rakyat. Penikmat BBM bersubsidi 70 persennya adalah masyarakat kategori mampu secara ekonomi,” tambahnya.
JAKARTA - Komisi VII DPR yang membidangi energi tak akan memersoalkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Syaratnya, kebijakan
- Harga Emas Antam Kamis 14 November 2024 Turun, Ini Daftarnya
- Bea Cukai Beri Ruang Pelaku UMKM Promosikan Produknya di Atambua International Expo 2024
- Pelindo Tingkatkan Kesadaran Lingkungan Siswa lewat 'TJSL Biodiversity Camp'
- Sinergi Privy, AFTECH dan AFPI untuk Perkuat Keamanan Fintech Nasional
- Keren! LRT Jabodebek Gunakan Sistem Cuci Kereta Otomatis dan Ramah Lingkungan
- Dorong Pertumbuhan UMKM & Ekonomi Kerakyatan, SRC Gelar Program YBKS