Kursi Menteri Kependudukan Disarankan Diisi Profesional Murni

jpnn.com - JAKARTA - Rencana presiden terpilih Joko Widodo membentuk kementerian kependudukan mendapaat respon positif dari penguasa daerah.

Bupati Kupang, Ayub Titu Eki mengatakan, selama ini telah terjadi kesimpangsiuran, bahkan kesalahan strategi dan perencanaan akibat penanganan dan pengelolaan masalah kependudukan yang terabaikan.

Tanpa penanganan masalah kependudukan yang baik, strategi, proyeksi dan perencanaan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, Pemilu dan lain-lain akan tidak tepat sasaran.

Ayub mengatakan, kementerian kependudukan kelak harus menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kesalahan perencanaan dan strategi pembangunan selama ini akibat data dan pemetaan kependudukan yang keliru dan tidak diurus dengan baik.

"Kalau data dan pemetaan kependudukan tidak tepat, strategi , perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan juga akan meleset dan tidak tepat sasaran. Jika itu yang terjadi, akan menghambur-hamburkan uang negara," kata Ayub ketika dihubungi, Minggu (28/9).

Dia menambahkan, daerah menyambut positif rencana tersebut karena akan menjadi momentum bagi perbaikan di daerah dalam hal strategi dan proyeksi perencanaan kependudukan yang baik.

"Jadi, nanti daerah tidak bisa urus masalah kependudukan sesuai dia punya mau. Untuk cari nama sukses dibesar-besarkan, tapi untuk mendapat bantuan, yang jelek-jelek dibengkakkan," ujar dia.

Hal senada dikemukakan Bupati Bangka Tengah, Erzaldi. Dia mengaku sangat gembira dan menyambut baik kementerian ini, karena selama ini masalah kependudukan terabaikan dan dipandang sebelah mata. Padahal masalah penduduk adalah hal mendasar, besar dan penting.