Kursi Wagub Lama Kosong, Masyarakat Jakarta Dirugikan 

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe membenarkan, masyarakat DKI Jakarta secara tak langsung dirugikan dengan kosongnya posisi wakil gubernur.

Tepatnya, sejak Sandiaga Salahudin Uno mengundurkan diri pada 27 Agustus 2018 lalu. 

Masyarakat dirugikan, karena kekosongan jabatan bisa menjadi penyebab kinerja kepala daerah tak efektif. Sayangnya, Ramses menilai, tetap sulit bagi warga Jakarta menempuh jalur hukum. Pasalnya, tidak ada aturan normatif yang mengatur hal tersebut. 

"Kalau menggungat sepertinya agak susah, mungkin karena enggak ada aturan normatif atau aturan dari sisi ketatanegaraan terkait hal ini," ujar Ramses kepada jpnn.com, Senin (20/1).

Meski demikian, dosen di Universitas Mercu Buana itu memprediksi rakyat tak akan tinggal diam. Apalagi di era demokrasi dewasa ini, masyarakat sebagai pemilik suara tentu akan bersikap pada pelaksanaan pemilihan berikutnya. 

"Secara moral politik (membiarkan kursi wagub DKI kosong terlalu lama) kurang baik, apalagi kerja Anies saat banjir sulit melakukan koordinasi. Kondisi ini bisa juga menyalahkan kedua partai itu, karena terlalu lama memproses kader mereka menjadi wagub untuk mendampingi Anies," ucapnya. 

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), juga menilai Anies sebagai gubernur, berhak mendesak Gerindra dan PKS untuk segera menentukan nama calon. Namun, sejauh mana hal itu dilakukan, Ramses mengaku tak mengetahuinya. 

"Iya, seharusnya Anies juga pro aktif, mengingat begitu banyak hal yang harus diselesaikan di Jakarta sehingga membutuhkan wakil. Tetapi bisa jadi ini juga bagian dari skenario politik, sengaja mengulur-ulur waktu untuk proses wagub," pungkas Ramses. (gir/jpnn)