Kurtubi: Kita Butuh Lebih 35.000 MW

jpnn.com - JAKARTA – Beda pendapat secara terbuka Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terkait rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt, mendapat tanggapan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Kurtubi.

Dia  mengatakan bahwa memang Indonesia membutuhkan elektrifikasi yang besar.
 
“Kita memang sangat membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik untuk bisa meningkatkan elektrifikasi ratio yang secara nasional masih rendah, sekitar 85 persen,” kata Kurtubi melalui siaran persnya, Rabu (19/8).
 
Pakar energi ini juga mengatakan bahwa rata-rata konsumsi listrik masyarakat Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara tetangga, Malaysia. Dengan perbandingan tingkat konsumsi 1:5 antara Indonesia dengan Malaysia, terlihat bahwa Malaysia jauh lebih makmur ketimbang Indonesia.
 
Konsumsi listrik per kapita Indonesia menurut data IEA tahun 2012 hanya sebesar 733 kWh, sedangkan Malaysia ada di 4.313 kWh/kapita. Sementara itu Singapura di 8.690 kWh/kapita dan Jerman 7.270 kWh/kapita.

Sedangkan kapasitas tenaga listrik terpasang sampai akhir tahun 2014, kurang lebih 50.000 megawatt untuk memenuhi kebutuhan 250 juta jiwa bangsa Indonesia.
 
Kurtubi juga menyampaikan bahwa di daerah pemilihannya sendiri, di NTB paling tinggi rasio elektrifikasi hanya sekitar 65 persen. Hal ini diperhitungkan dari tingkat konsumsi rumah tangga saja. Padahal pemerintah juga sedang giat membangun kawasan timur Indonesia.
 
“Investasi dan pertumbuhan ekonomi mustahil bisa ditingkatkan jika listrik kurang,” tegasnya.
 
Untuk itu Kurtubi meminta polemik soal kebutuhan 35 ribu megawatt listrik yang dikritik Rizal Ramli tidak perlu diperluas. Dia menyarankan pemerintah lebih berkonsentrasi untuk mencari solusi menyempurnakan sistem investasi dan pembangunan kelistrikan nasional. Agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga.
 
Karena itu, sebagai anggota komisi energi di DPR, dia meminta pemerintah untuk serius membangun membangun PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) demi mengejar ketertinggalan elektrifikasi nasional dari negara lain.
 
“Untuk itu kami meminta Pemerintah ( ESDM dan Dewan Energi Nasional) untuk merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan tidak lagi PLTN ditempatkan sebagai opsi terakhir,” ujarnya mengakhiri.(fat/jpnn)