KWI Desak Pemerintah Patuhi Peraturan Bersama

JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak pemerintah agar mematuhi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, terkait tentang penyelenggaraan ibadah dan pembangunan rumah ibadah. Menurut Wakil KWI, Johannes Pujasumarta, ada pelemahan dalam PP No 8 dan 9 Tahun 2000. Di mana katanya, pemerintah daerah tidak mematuhi putusan bersama tersebut.

"Seiring dengan otonomi daerah, implementasi putusan bersama ini jadi lemah. Nah, ini harus ditegakkan lagi. Pemerintah pusat harus tegas kepada pemda, terutama dalam masalah peribadatan dan pendirian rumah ibadah," tegas Johannes, dalam RDPU dengan Komisi III DPR RI, Selasa (9/2).

Desakan serupa pun diungkapkan wakil dari jemaat Gereja HKBP Filadelfia, Tigor Tampubolon. "Atas nama jemaat HKBP Filadelfia dan seluruh gereja di Indonesia, kami meminta DPR agar mendesak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam menegakkan peraturan bersama, untuk kemudian diteruskan pada bupati/walikota," ungkapnya.

Tigor juga meminta DPR agar mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menfasilitasi pembangunan tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Para bupati/walikota pun diminta didesak agar menyediakan tempat ibadah sebelum ada izin permanen.