KY Diminta Usut Markus di Raja Ampat

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Yoris Raweyai mendesak aparat penegak hukum dan Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan praktek mafia hukum terkait kegiatan tambang dan penggunaan kawasan hutan lindung oleh PT Kawei Sejahtera Mandiri (KSM) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. “Saya sudah menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada aparat penegak hukum. Saya berharap laporan praktek mafia ini bisa ditindaklanjuti,” ujar Yoris, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/5).

Menurut Yoris, dirinya sudah melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Mabes Porli. Sebagai tindak lanjut, Polri mengutus Irwasum saat itu dijabat Jusuf Manggabarani. “Saat itu semua barang bukti seperti tongkang, alat-alat berat penambangan sudah disita oleh kepolisian. Bahkan pelakunya sudah masuk ke persidangan. Namun vonis terhadap pelaku dinyatakan bebas, barang buktinya raib. Ini kan ada praktek mafia hukum yang terjadi dan KY harus menindak hakim yang diduga bermain,” katanya.

Selain itu, Yoris juga mengutip pernyataan Ketua Adat Saleo Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, Elli Dimalau yang mengatakan, PT KSM sudah tidak layak lagi berada di Raja Ampat karena telah merusak hutan dan pulau Kawei. “PT KSM tidak punya izin resmi penambangan. PT KSM harus keluar dari Raja Ampat, tidak boleh melakukan penambangan. PT KSM merugikan masyarakat, merusak lingkungan karena menggunakan alat peledak dan alat perusak,” kata Yoris.

Di tempat terpisah, Syafrizal dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri mengatakan, surat izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat Yakobus Salosa sudah menyalahi aturan dan tidak melihat UU yang berlaku. Ia mengatakan, untuk mengeluarkan surat izin pertambangan di wilayah kabupaten, harus berlandaskan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).