KY Siap Tampung Aduan Masyarakat terkait PKPU Alam Galaxy

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga Surabaya dikritisi sejumlah kalangan.

Putusan yang mengakomodir permohonan banding terhadap putusan hakim pengawas, dalam perkara PT Alam Galaxy dinilai tak lazim, mengingat dalam PKPU tidak dikenal istilah upaya hukum tersebut.

Komisi Yudisial (KY) pun membuka diri terhadap pengusutan kejanggalan ini.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti apabila ada pengaduan dari masyarakat. 

“Akan lebih baik jika dengan laporan yang disertai bukti-bukti yang cukup. Kalau KY, sepanjang ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka dapat menindaklanjuti untuk melakukan pengawasan,” kata Miko saat dikonfirmasi di Jakarta pada Minggu (2/1).

Sementara itu, Pakar Hukum Universitas Krisnadwipayana Gunawan Widjaja menganggap aneh apabila ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan hakim pengawas di  tingkat pertama.

Selain itu, ia menegaskan tidak bisa hakim menangani perkara tingkat pertama dengan tingkat upaya hukum.

“Dalam kepailitan atau PKPU tidak dikenal istilah banding, karena sistem pembuktian yang simmer. Yang mungkin adalah kasasi, namun putusan PKPU yang mengabulkan tidak terbuka upaya hukum sama sekali,” kata Gunawan Widjaja.