KY tak Terlalu Berminat Kewenangan Penyadapan

Salah satunya adalah dengan diberi kewenangan untuk bisa memeriksa putusan hakim. Sebab, selama ini KY hanya diberi kewenangan untuk menelusuri pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim. "Padahal dalam putusan itu akan tercermin ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim," ucapnya. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III Benny K Harman mengungkapkan sejumlah fraksi di komisinya mengungkapkan persetujuan atas klausul penambahan kewenangan penyadapan untuk KY.

Menurut Benny, ada kemungkinan bahwa kewenangan penyadapan menjadi bagian dari revisi Undang Undang KY. Dengan tugas KY yang serba terbatas, pengawasan hakim-hakim nakal saat ini masih kurang. Kewenangan menyadap itu menjadi opsi untuk meningkatkan kinerja KY. "Klausul penyadapan itu masih masuk akal," ujarnya.

Nantinya, setiap penindakan atas hakim nakal bisa saja ditindaklanjuti oleh KY. Benny menyatakan, selama ini penegakan hukum atas hakim nakal masih bermasalah. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif belum memiliki mekanisme yang transparan atas penegakan hakim nakal. (kuh/bay)