L-API: Jokowi Bisa Repot jika Kebijakan Menterinya Abal-abal
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Menteri Kabinet Kerja akhir-akhir ini terus menuai kontroversi dari berbagai pihak. Direktur Strategis dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia Fadlin Guru Don menyarankan kepada Joko Widodo agar lebih hati-hati.
"Jokowi harus berhati-hati jangan sampai kebijakan para menterinya dapat menjepit dia sendiri,” kata Fadlin di Jakarta, Rabu (20/6/2018).
Baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melantik Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Fadlin nilai pelantikan tersebut cacat hukum.
Menurutnya, setidaknya ada tiga undang-undang yang dilabrak oleh Mendagri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Dosen Universitas Mercubuana ini juga mengungkap fakta lain dari keputusan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang merilis 200 Mubaligh yang sempat menghebohkan umat Islam.
“Awal tahun kemarin Menteri agama juga telah nekad merilis 200 mubaligh yang juga meramaikan isi jagat raya. Sepertinya sebagian menteri Kabinet Kerja sangat bandel tidak mendengarkan instruksi presiden,” Ungkap Fadlin
Ditengah memanasnya suhu politik saat ini semua isu akan mudah digoreng. Karena itu, Fadlin menyarankan kepada Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi atau mencopot menteri yang kinerjanya tidak baik.
“Kebijakan menteri yang seperti ini bukan menguntungkan Pak Jokowi tetapi akan merugikan elektabilitasnya sendiri. Saran saya presiden harus segera mengevaluasi kinerja menterinya, bila perlu demi menjaga muruah pemerintahan yang baik, menteri yang semacam ini harus di copot,” kata Fadlin yang juga Kader Bela Negara yang akrab disapa Guru Don ini.(fri/jpnn)
Fadlin Guru Don menyarankan kepada Presiden Joko Widodo berhati-hati kepada menterinya karena membuat kebijakan yang kontroversial.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Erick Thohir Masuk Daftar Menteri Terbaik Menurut Survei LPI
- KPK Sebut Mayoritas Menteri, Wamen, dan Kepala Lembaga Belum Lapor LHKPN
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT kepada Eks Menteri & Petinggi Negara
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi