L-API Nilai Pemerintah Takut Bersaing
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Strategis dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Fadlin Guru Don menilai usulan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen tidak rasional. Sebab, menurutnya, Pemilu 2019 berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan presiden.
Menurut Fadlin, pemerintah terlalu ngotot dan memaksakan kehendak semata. Dia melihat pemerintah ada sedikit rasa takut yang amat mendalam. Pemerintah terkesan takut bersaing dan ingin berkuasa lagi.
“Saya sedikit curiga bahwa ada rasa takut yang amat mendalam dari penguasa saat ini untuk tidak berkuasa lagi, karena saya melihat partai yang mendukung PT ini adalah partai-partai pendukung penguasa. Ini sangat memungkinkan mereka takut untuk bersaing,” katanya.
Selain tidak rasional, kata Fadlin, usulan PT juga akan melumpuhkan partai-partai baru, yang di dalam Undang-Undang setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Untuk menjadi presiden maupun anggota Legislatif, kata Fadlin, rakyat lebih cenderung melihat sosok dan sepak terjang figur bukan partai politik pengusungnya.
“Sekarang rakyat memilih presiden maupun anggota legislatif tidak lagi melihat partai pengusung tetapi lebih cenderung melihat sosok dan kiprah figur, karena masyarakat banyak yang tidak percaya partai politik. Kalau PT ini dipertahankan maka dipastikan merugikan tokoh atau figur yang diinginkan rakyat,” pungkas Fadlin.(fri/jpnn)
Direktur Strategis dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Fadlin Guru Don menilai usulan presidential threshold (PT) atau
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Wamendagri Bima Sebut DPRD Bisa Dukung Target Pemerintah
- Sultan Dorong Pemerintah RI Proaktif Ambil Bagian Dalam Konferensi Internasional Pembentukan Negara Palestina