La Nyalla Dukung Persamaan Hak Ponpes dengan Sekolah Swasta
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung upaya DPRD Provinsi Banten yang memperjuangkan penyetaraan pondok pesantren dengan sekolah swasta.
La Nyalla berharap ponpes mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah lain.
Penyetaraan tersebut diperjuangkan melalui Raperda Ponpes yang sedang digagas Pansus di DPRD Provinsi Banten. Pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi.
"Kami mendukung upaya DPRD Provinsi untuk menerbitkan Perda mengenai persamaan hak eksistensi pondok pesantren (ponpes) dengan sekolah swasta. Dengan perda ini, pondok pesantren akan mendapatkan hak yang sama, baik dari sisi bantuan pembangunan maupun bantuan intensif tenaga pendidik," tutur La Nyalla, Rabu (5/5).
Senator asal Jawa Timur itu menilai peran ponpes sangat besar, khususnya dalam memberikan sumbangsih pendidikan nasional dan pengadaan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
"Pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian yang sama seperti perhatian yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum swasta lainnya," tuturnya.
Untuk itu, La Nyalla berharap raperda yang disusun DPRD Banten bisa mewujudkan keadilan terhadap sumbangsih ponpes dalam dunia pendidikan.
"Apalagi ponpes di Provinsi Banten sangat besar jumlahnya dan menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya. Jadi pengaturan terkait hal ini perlu diatur dan dilakukan spesifikasi penerima bantuan untuk pengembangan pendidikan seperti fasilitas bangunan dan fasilitas belajar lainnya," katanya.
La Nyalla mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian yang sama kepada sekolah-sekolah umum swasta lainnya.
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN