La Nyalla Minta DPR Dengarkan Aspirasi Massa 21 Mei, Rakyat Sedang Susah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai isu pemakzulan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk aspirasi yang timbul karena rakyat mengalami kesulitan. Dia juga meminta anggota DPR mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Soal pemakzulan presiden atau tuntutan aksi agar Presiden Jokowi mundur, itu, kan, aspirasi mereka. Mungkin dilatari situasi ekonomi dan beberapa kebijakan pemerintah yang dirasakan rakyat tidak berpihak atau justru sebaliknya menguntungkan oligarki ekonomi, sehingga rakyat merasa hidupnya semakin susah," kata La Nyalla saat dihubungi, Jumat (20/5).
La Nyalla menyampaikan kekecewaan masyarakat pun dipotret oleh lembaga survei. Hasil-hasil survei tentang kepuasaan publik terhadap kinerja Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju terus menurun.
Lalu, utang luar negeri Indonesia meningkat. "Ternyata, tidak sesuai dengan janji-janji Presiden Jokowi saat kampanye kemarin," jelas dia.
Di samping itu, La Nyalla mengaku sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI sudah keliling ke-34 provinsi dan 300 lebih kabupaten atau kota.
Mantan Ketua Umum PSSI itu melihat persoalan yang sama bahwa masih tingginya kesenjangan kemiskinan. Dia juga menganggap persoalan pengelolaan sumber daya alam dirasa masih jauh dari keadilan sosial.
"Menjadi satu kesimpulan bahwa pemerintah dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Hal ini diperparah dengan semakin menguatnya oligarki ekonomi yang semakin menguasai sumber daya alam Indonesia," ujarnya.
Meski demikian, La Nyalla berharap semua elemen masyarakat tetap berpikir jernih dan harus memakai akal sehat.
Dia menyarankan masyarakat untuk berpikir dan berzikir dalam memandang situasi ini. Sebab, semua yang tertulis dan sudah terjadi merupakan sunatullah.
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai masyarakat sedang kesulitan sehingga wajar aksi demonstrasi dilakukan.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Gubernur Gorontalo Pastikan Kelanjutan Pembangunan Waduk yang Dulu Ditinjau Jokowi
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Hak Buruh Sritex Terabaikan, Arief Poyuono Ingatkan Prabowo Jangan Seperti Jokowi