La Nyalla Temui Jokowi Bahas Sawit hingga Jaminan Produk Halal

"Dengan memasukkan DBH Sawit, selain DBH Migas dan Pajak yang sudah ada,” ungkap senator dari Jawa Timur itu.

Selain persoalan sawit, La Nyalla dalam kesempatan itu juga menyampaikan aspirasi terkait jaminan produk halal.

Menurut La Nyalla, DPD menyampaikan temuan soal pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

DPD juga menyampaikan temuannya, hingga hari ini pelaksanaan UU tersebut masih terhambat dan belum berjalan efektif.

Menurut La Nyalla, hambatan itu dikarenakan dua hal pokok. Pertama, hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  belum mengeluarkan besaran tarif sertifikasi.

Kedua, kata dia, adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019, yang bertentangan dan melampaui perintah UU tersebut.

“Kami pimpinan DPD sebelumnya sudah melakukan rapat konsultasi dengan Wakil Presiden RI, dan beliau merekomendasikan kepada kami untuk menjembatani semua pihak agar proses sertifikasi halal bisa berjalan sesuai UU yang sudah bersifat mandatori sejak tahun 2019 itu,” ungkap La Nyalla.

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu, Presiden Jokowi mendukung semua materi konsultasi yang disampaikan pimpinan DPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi daerah.