JPNN.com 
La Ode Ida: Arab Saudi Tidak Beradab
Senin, 22 November 2010 – 22:26 WIB
La Ode Ida: Arab Saudi Tidak Beradab
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menegaskan dari sejumlah negara pengguna jasa tenaga kerja Indonesia (TKI), Arab Saudi merupakan negara yang paling tidak beradab dalam memperlakukan TKI. Sementara dari sejumlah negara pemasok tenaga kerja ke berbagai negara, pemerintahan Indonesia dipandang La Ode sebagai pemerintahan yang paling tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang jadi TKI. Menurut La Ode, leluasanya para majikan bertindak biadab terhadap para TKI juga disebabkan karena lemahnya komitmen negara (dalam hal ini pemerintah) dalam melindungi keselamatan warga negaranya di luar negeri. "Dibanding dengan Indonesia, ternyata Presiden Philipina jauh lebih bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri," tegas La Ode Ida.
"Arab Saudi, paling tidak beradab dalam memperlakukan tenaga kerja Indonesia, karena dari berbagai kasus tindak kekerasan terhadap TKI, seperti Malaysia, Hong Kong, Singapore, dan Taiwan, ternyata para majikan TKI di Arab Saudi tidak hanya berlaku kasar, tapi sudah mengarah kepada tindakan penyiksaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan berencana," kata La Ode Ida, kepada pers di DPD, Senayan Jakarta, Senin (22/11).
Baca Juga:
Penyiksaan Sumiyati, TKW asal Bima, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tewasnya Kikin Komalasari, TKW asal Cianjur, Jawa Barat oleh masing-masing majikannya di Arab Saudi, lanjut La Ode Ida, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus penyiksaan dan pembunuhan yang terungkap di Arab Saudi. "Itu hanya puncak dari gunung es saja. Kalau pemerintah sungguh-sungguh menginvestigasinya, pasti akan ditemukan ratusan Sumiyati dan Kikin di Arab Saudi," kata Senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menegaskan dari sejumlah negara pengguna jasa tenaga kerja Indonesia (TKI), Arab Saudi
BERITA TERKAIT
- BMKG: Hujan Deras Masih Guyur Jabodetabek Hingga 11 Maret
- Revisi UU Kejaksaan Menuai Pro dan Kontra, Pakar Sarankan Penundaan
- PSI: Ahok Seharusnya Jadi Whistle Blower Saat Masih Menjabat Komut
- Presiden Prabowo Perintahkan BNPB segera Tangani Banjir
- Penyidik KPK Menggeledah 2 Kantor di Lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, Ini Hasilnya
- Gubernur Pramono Instruksikan Buka Pintu Air Manggarai
