La Ode Sebut Bencana jadi Proyek Pejabat Pemda

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menyatakan musibah tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah sesungguhnya tidak perlu menelan korban nyawa manusia jika Pemerintah Daerah (Pemda) mampu secara tanggap melakukan deteksi dini terhadap kondisi lingkungan fisik dan pemukiman masyarakatnya.

"Terkait dengan deteksi dini, sekitar dua bulan lalu saya sudah memberi isyarat via release berita di broadcasting ini, bahwa Pemda cenderung tidak siap menghadapi musim hujan dan kemungkinan terjadinya bencana banjir. Namun peringatan yang sudah dimuat oleh beberapa media online itu agaknya diabaikan begitu saja, sampai secara tak diduga-duga terjadi tanah longsor di Banjarnegara Jumat (12/12) lalu," kata La Ode Ida, Senin (15/12).

Jika Pemda terus-menerus mengabaikan seruan untuk peduli terhadap gejala alam dan degradasi lingkungan fisik lanjut Ida, maka bukan mustahil peristiwa serupa akan terjadi baik di daerah yang sama maupun di daerah lain.

"Dan bencana longsor atau jenis lainnya pun hanya akan dijadikan proyek oleh para pejabat Pemda dengan mencari dana APBN dari Jakarta. Padahal terlalu banyak masalah lingkungan yang bisa berakibat bencara di berbagai daerah yang harus terus-menerus ditanggulangi oleh Jakarta," ujarnya.

Untuk itu, mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu meminta Pemda lebih konkrit memastikan kondisi dan tata kelola lingkungan dan pemukiman sehingga memiliki data base yang bisa direncanakan sebagai aksi antisipasi bencana.

Selain itu lanjutnya, Pemda harus memastikan bahwa eksploitasi lingkungan dan sumberdaya alam dilakukan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan (socio ecological equilibrium).

"Sebab bencana longsor atau banjir yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia merupakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan karena keserakahan yang tinggi dari para pejabat daerah yang bekerjasama dengan pebisnis," tegasnya.

Karena itu, Ida mendesak sudah saatnya untuk kembali memperkuat program perhutanan sosial dengan memastikan terehabilitasinya kembali kawasan hutan sebagai penyangga utama dari kemungkinan terjadinya banjir.(fas/jpnn)