Lagi, Ahok Disindir soal Etika

jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok, yang menyebut Mendagri Gamawan Fauzi tak paham konstitusi, masih menjadi polemik.

Secara bergantian, anak buah Gamawan melakukan pembelaan. Lagi-lagi, Ahok disindir soal etika pemerintahan. Maklum, Ahok merupakan wagub, yang secara hirarkis pemerintahan berada di bawah mendagri.

Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menilai, pernyataan Ahok keluar dari konteks dan konten yang disampaikan Gamawan, terkait penempatan Lurah Lenteng Agung, DKI, Susan Jasmine Zulkifli yang sempat ditolak warga setempat.

"Konteks dan kontennya harus didudukkan secara arif, jernih, dan benar. Kita semua setuju dengan kebhinekaan. Namun sejarah, budaya, dan etika pemerintahan Indonesia berbeda dengan India," ujar Bahtiar kepada wartawan, Senin (30/9).

Dikatakan, masih banyak cara lain untuk menyampaikan ketidaksetujuan jika seorang pejabat tidak setuju dengan sebuah saran. "Dibicarakan baik-baik, dicari solusi terbaiknya. Tidak harus selalu bicara di ruang publik. Musyawarah adalah jalan yang mesti kita utamakan," saran dia.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, mengingatkan Ahok agar harus bisa menempatkan diri, tidak sembarangan mengeluarkan pendapat.

"Jangan justru menanggapi sesuatu secara berlebihan, apalagi sampai menuding Mendagri Gamawan Fauzi tidak paham konstitusi," ujar Reydonnyzar. (sam/jpnn)