Lagi, Bakal Tenggelamkan Kapal Asing Bulan Ini

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi sangat anti pada pelanggaran di laut. Karena itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana kembali menenggelamkan kapal asing pencuri ikan dan penyelundup dalam bulan ini. Rencananya, penenggelaman kapal ini dengan skala yang lebih besar.
    
Ditemui dalam acara upacara Bela Negara di Monas, Plt Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI D.A. Mamahit menjelaskan, rencananya ini merupakan kali kedua penenggelaman kapal asing.

Setelah penenggelaman kapal asing bulan lalu, di perairan nambas, Kepulauan Riau. "Akhir tahun ini rencananya penembakan dan peledakan kapal itu dilakukan," terangnya.
    
Soal waktu dan lokasi penenggelaman kapal hingga saat ini masih belum bisa diungkap. Namun, Bakamla memastikan bahwa persiapan penenggelaman telah dilakukan jauh-jauh hari.

Terutama untuk sisi penegakan hukum kapal-kapal asing tersebut. "Ada sejumlah kapal asing yang penegakan hukumnya selesai akhir tahun ini. Jumlah kapalnya tentu akan lebih banyak," ujarnya.
    
Selain penegakan hukum, Bakamla berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perhubungan untuk tata cara penenggelaman kapal.

Yang pasti, nantinya bahan bakar minyak (BBM) dan peluru yang digunakan untuk menenggelamkan kapal menggunakan jatah harian. "Jadi, tidak akan menambah biaya," tuturnya.
    
Terkait adakah langkah balasan dari sejumlah negara yang kapalnya ditenggelamkan? Mamahit menuturkan bahwa tidak ada penenggelaman kapal milik Indonesia setelah penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepulauan Riau.
       
"Ya tidak ada yang membalas menenggelamkan kapal Indonesia. Sebab, sebenarnya mereka (negara lain) sudah duluan menenggelamkan kapal Indonesia. Terakhir, sepertinya Australia, tapi mereka melakukan proses hukum juga," jelasnya.
       
Masalah lainnya, saat ini Bakamla berupaya untuk meningkatkan system early warning untuk menjaga lautan Indonesia. Caranya, dengan menjadikan nelayan sebagai salah satu informan untuk mendeteksi kapal asing pencuri ikan atau penyelundup.
       
Seperti halnya, laporan Wakil Bupati Anambas Abdul Haris seminggu lalu soal adanya kapal asing ilegal. Informasi itu yang memberikan informas nelayan soal adanya kapal Asing di perairan Anambas.

"Begitu dapat info itu, kami langsung kejar kapalnya. Namun, sayang mereka sudah lari duluan. Untuk itu perlu cara yang lebih cepat, mungkin nelayan bisa melalui radio untuk melapor ke Bakamla atau TNI AL," jelasnya.
       
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto menjelaskan, saat ini pihaknya berupaya meningkatkan patrol keamanan laut.

Caranya, dengan patroli kapal gabungan, sehingga jumlah kapal yang patrol itu tidak hanya satu. "Ini dilakukan agar kapal pencuri ikan tidak melarikan diri," ujarnya.
       
Sebab, menangkap kapal ikan jika hanya satu kapal patrol tidak akan efektif. Sebab, kebanyakan kapal pencuri ikan itu mencuri bersamaan. Saat satu kapal tertangkap dan diperiksa, kapal asing lainnya kabur. "Ini harus diantisipasi, sehingga bisa diperiksa bersamaan," terangnya.
       
Apakah saat ini bisa dibilang Bakamla dan gabungan kementerian sudah efektif menghentikan pencurian ikan? Dia mengaku kalau untuk menghentikan pencurian ikan masih belum bisa, namun patrol bisa diarahkan ke daerah rawan pencurian ikan, seperti Perairan Natuna. "Yang rawan, kita pelototi," jelasnya. (idr)