Lagi, DPRD DKI Tebar Janji Sahkan APBD

jpnn.com - JAKARTA PUSAT - Kendati janji pengesahan APBD 2014 berkali-kali meleset, Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan masih saja percaya diri. Kali ini, kader Partai Demokrat itu mengatakan bahwa pengesahan APBD bakal dilakukan besok (22/1).

Ferial mengatakan, hari ini (21/1) akan diadakan rapat badan musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan rapat paripurna pada Rabu besok. "Semua pembahasan sudah selesai, tinggal disahkan saja Rabu lusa (besok, Red)," katanya Senin (20/1).

Dia lantas kembali mengulang penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut. Seperti yang sudah-sudah, Ferial menjelaskan bahwa keterlambatan itu disebabkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Tambahan anggaran itu baru diajukan oleh pihak eksekutif. Jika tidak ada penambahan itu, tutur dia, APBD 2014 digedok sesuai jadwal, yakni Desember 2013.

Dia pun meminta publik tidak menyalahkan DPRD. "Jangan serta merta menyalahkan dewan di Kebon Sirih. Keterlambatan itu karena ada permintaan penambahan anggaran oleh eksektuif. Penambahan itu kan perlu dibahas dulu," tuturnya Ferial.

Berdasar catatan Jawa Pos, sudah tujuh kali dewan berjanji mengesahkan APBD 2014. Pertama, pengesahan akan dilakukan sesuai jadwal pada 30 November 2013. Kenyataannya, jadwal itu meleset beberapa kali.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Sarwo Handayani membenarkan pengesahan APBD pada Rabu besok. Menurut dia, seluruh pembahasan sudah selesai. "Insya Allah, Rabu (22/1) APBD 2014 akan disahkan," ucapnya

Gara-gara pengesahan APBD terlambat itu, Kemendagri telah menegur Gubernur DKI Joko Widodo. Kemendagri bahkan mengancam menindak tegas pemprov yang belum menyerahkan APBD 2014. Yakni, hanya mencairkan dana alokasi umum (DAU) sebesar 75 persen dari total jatah yang diterima pemprov.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menilai pengesahan APBD besok sebenarnya sudah terlambat. Beberapa program yang disusun Pemprov DKI tahun ini ikut terlambat. Terutama program dan proyek yang memerlukan proses tender. "Kemungkinan besar program pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas, jadi mundur," jelas dia. (riz/fai/oni/dwi)