Lagi, Dua Kapal Karam

"Kalau soal izin pelayaran dan sebagainya, itu muaranya ke Mahkamah Pelayaran. Tapi, kalau kelalaian sebagaimana diatur di KUHP, ya berakhir di pengadilan umum," sambungnya.

Mahkamah Pelayaran yang berada di bawah Ditjen Perhubungan Laut Dephub bisa menyidangkan para perwira kapal seperti nakhoda dan mualim. Ini pengadilan profesi dan sanksinya pun hanya sanksi administratif berupa pencabutan ijazah maksimal dua tahun.

Hal itu tentu berbeda dengan pengadilan umum yang menggunakan KUHP atau KUH Perdata dalam dakwaannya. Hasil pengadilan di Mahkamah Pelayaran bisa dijadikan dasar penuntutan di pengadilan umum, baik perdata maupun pidana.(awa/dhp/ari/bat/amu/tom/noe/naz/jpnn/end/kim)