Lagi, Hakim Syarifuddin Tolak Diperiksa
Kamis, 07 Juli 2011 – 14:10 WIB
JAKARTA- Hakim non aktif Syarifuddin, untuk kesekian kalinya kembali menolak menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, Kamis (7/7), tersangka dugaan suap terkait perkara pailit PT Sky Camping Indonesia itu diagendakan akan diperiksa sebagai saksi pada tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Puguh Wirawan, kurator yang diduga sebagai pemberi suap. Ditambahkan kuasa hukum Syarifuddin, Hotma Sitompul, Syarifuddin juga tidak mau diperiksa karena menjadi saksi mahkota untuk perkara. "Ini dilarang, saksi menerangkan untuk tersangka yang sama karena satu perkara di-split (Puguh dan Syarifuddin berkasnya di-split)," bebernya.(gel/jpnn)
Syarifuddin mengatakan menolak diperiksa karena keberatan dengan isi berita acara pemeriksaan (BAP) yang mencantumkan tanggal dugaan terjadinya tindak pidana 2 Juni 2011. "Teman-teman kan tahu kejadiannya di rumah tanggal 1 Juni saat Puguh datang ke rumah," tegas Syarifuddin kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/7).
Selain keberatan terkait BAP, Syarifuddin juga tak terima karena saat akan melakukan pemeriksaan, tidak bisa didampingi penasehat hukum. "Saya juga menolak diperiksa karena saya diperiksa sebagai saksi mahkota, saya tentu keberatan dan tidak ada dasar hukumnya seorang saksi dilarang didampingi kuasa hukumnya apalagi dengan status saya sebagai tersangka juga," tukasnya.
Baca Juga:
JAKARTA- Hakim non aktif Syarifuddin, untuk kesekian kalinya kembali menolak menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, KPK: Kami Menghormati
- PERADI-SAI Serukan Salam Damai dan Persatuan ke Seluruh Advokat
- Wahai Honorer Lulus PPPK 2024, Senyum dong, Ini soal Gaji Perdana
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat