Lagi, KPK Didesak Usut Bupati Labuhanbatu

Selain itu Bupati juga diduga menyalahgunakan selisih dana Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp566 juta lebih."Itu bertentangan dengan peraturan daerah dan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah," katanya kemudian.

FMLAK menilai, sangat wajar jika selain melapor ke KPK, Fraksi PPP Labuhanbatu sebelumnya juga menolak laporan pertanggungjawaban Bupati. Karena memang indikasi-indikasi yang ada, menunjukkan begitu kuat dugaan penyimpangan dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhanbatu yang dilakukan oleh sang bupati.

Oleh sebab itu KPK tuntut FMLAK kemudian, harus segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yag diduga dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu, Tigor Siregar. "KPK juga harus menindaklanjuti laporan yang dilakukan anggota DPRD Labuhanbatu dan KPK kita minta harus berani menangkap sekaligus memenjarakan BUpati Tigor,"katanya sembari diiringi yel-yel dari puluhan pengunjukrasa, "tangkap-tangkap, tangkap Siregar."

"Buat apa ada KPK, kalau tidak bisa menyelesaikan kasus dugaan korupsi,"kata Sumadi kemudian.(gir/jpnn)