Lagi-lagi di Depan Luhut Cs, Jokowi Minta Hentikan Spekulasi Penundaan Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (10/4).
Dalam acara itu hadir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kami akan bahas secara detail persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Pertama saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas semua, sudah tahu bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi.
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan para pembantunya di kabinet berhenti menyuarakan isu penundaan pemilu.
"Perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan juga berkaitan tiga periode," tegas Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu menyampaikan dirinya telah sepakat pemilu yang akan datang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak pada 27 November 2024.
"Sudah jelas semua dan jelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu sudah dimulai nanti di Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan Undang-undang 20 bulan sebelum pemungutan suara," kata Jokowi. (tan/jpnn)
Presiden Jokowi kembali memberi peringatan di hadapan Luhut Binsar Pandjaitan agar berhenti menyuarakan isu penundaan pemilu.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Indonesia-Brasil Perkuat Sinergi Ekonomi, Teken Kerja Sama Senilai USD 2,8 Miliar
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila