Lagi, Mendagri Ingatkan Anies soal Anggaran TGUPP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mematuhi hasil evaluasi Kemendagri terkait RAPBD DKI 2018.
Kemendagri sebelumnya mencoret anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menggunakan dana APBD yang diusulkan Pemprov DKI.
Tjahjo minta agar anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
"Dalam hal hasil evaluasi sebagai bentuk pembinaan kemendagri tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI, maka sangat mungkin akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Tjahjo di Jakarta, Sabtu (23/12).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, BPK berperan melaksanakan fungsi pemerikasaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengingat evaluasi Kemdagri soal TGUPP, terkait tata kelola keuangan.
"Jadi evaluasi anggaran hal yang umum dan wajar, sesuai peraturan perundang-undangan, agar Kemendagri dan daerah aman dari pemeriksaan BPK nantinya, sehingga Kemendagri hanya mempertimbangkan," pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar anggaran TGUPP diambilkan dari dana operasional gubernur DKI Anies Baswedan dan wagub Sandiaga Uno.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Tahun ke-12, Nara Kreatif Meluluskan 778 Siswa, Anies Baswedan Beri Pesan Khusus
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?