Lagi Musim...Ini Doa Politis Penuh Sindiran Versi Djan Faridz

jpnn.com - JAKARTA --  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, berharap HUT RI ke 71 membawa perubahan di semua aspek. Termasuk para pejabat dan penegak hukum. 

Djan berharap para pemimpin negeri ini bisa memberikan keadilan pada rakyat tanpa pandang bulu. Sehingga mereka menjadi panutan dan pendekar keadilan sebagimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 bahwa negara ini berdasarkan hukum. Selain itu, agar keputusan yang mereka ambil dapat mewujudkan sila kedua dan sila kelima Pancasila sebagai dasar keadilan berbangsa dan bernegara.

"Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kekafiran sejati, bukan kekafiran karena beda keyakinan. Jauhkan kami dari tipu muslihat penguasa. Jauhkan kami dari ketidakacuhan negara. Jauhkan kami dari penguasa yang tersenyum ketika rakyatnya saling mencakar dan tertekan ketika rakyat unjuk haknya," kata Djan dalam siaran pers, Rabu (17/8).

Djan mengatakan, doa itu disampaikan lantaran selama ini keadilan belum dirasakan semua pihak. Keadilan itu, kata dia, masih berpihak pada segelintir orang yang dekat dengan pihak penguasa.

Salah satunya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan versi Muktamar Jakarta. Namun, sampai sekarang ini, Kementerian Hukum dan HAM belum juga mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinannya tersebut.

Putusan MA 601 yang mengesahkan Muktamar Jakarta tahun 2014 dengan Djan Faridz selaku Ketua Umum, bukanlah sekadar keputusan hukum semata. "Tapi, sesungguhnya ada campur tangan-Mu (Tuhan) untuk melindungi yang benar," kata mantan menteri perumahan rakyat itu.

Djan berharap Kemenkum HAM segera melaksanakan putusan MA tersebut. Sebab, dengan melaksanakan putusan itu, maka keadilan bisa dirasakan semua pihak.

"Allahu Rabb. Kuatkan barisan dan struktur partai Islam yang berlambang kakbah ini sampai ke desa-desa seluruh pelosok tanah air. Agar bendera hijau lambang kakbah berkibar penuh harapan untuk ummat, Saat Menkumham melecehkan keadilan dengan tak menghormati keputusan hukum tertinggi di negeri ini," ujar Djan mengakhiri doanya. (boy/jpnn)