Lagi, Presiden Didesak Segera PHK Rini Soemarno

jpnn.com - JAKARTA - Ibarat cerita bersambung, desakan mencopot Rini Soemarno dari posisinya sebagai Menteri BUM di Kabinet Kerja belum usai. Rabu (14/1) siang, giliran ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Relawan dan Rakyat Indonesia (ARRI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mem-PHK Rini.

ARRI menilai, langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengganti sejumlah jajaran direksi BUMN, seperti di Telkom, PLN dan Bulog secara membabi-buta sudah kelewatan dan tidak memakai prosedur. 

"Rini boleh jadi telah memecundangi kewenangan dan peran presiden yang seharusnya terlibat dalam penunjukan-penunjukan direksi BUMN," ujar koordinator aksi, Dian Setiowati di depan kantor Kementerian BUMN," Rabu (14/1).

Karena itu tindakan tegas perlu segera diambil agar niat Jokowi mengembangkan BUMN ikut andil dalam pembangunan nasional, tidak sia-sia.

"Ada operasi senyap  untuk mengusai BUMN basah dengan menunjuk direktur BUMN secara tidak transparan. Kita khawatir para direksi itu adalah teman-teman dekat menteri atau wakil presiden, sehingga penunjukan mereka bagian dari nepotisme," ujarnya.

Sebagai langka nyata, Presiden kata Dian, harus segera mengevaluasi kerja Rini. Jika tidak, kinerja BUMN akan berantakan. "Kalau perlu segera diganti karena mengancam keberadaan dan keselamatan aset negara. Bukankah Rini pernah berteriak akan menjual gedung kantor BUMN dan menempatkan orang asing sebagai direksi BUMN. Ini jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung Presiden Jokowi," katanya.

Sementara itu Kordinator ARRI, Dadan Rhamdani, menilai penggantian dan penunjukan jajaran direksi yang dilakukan dalam sekejap, seperti alap-alap curanmor, memanfaatkan kelengahan publik dan kesibukan presiden.

“Tidak heran kalau hasil kerjanya (Rini) amburadul, karena yang bersangkutan sebelumnya diduga kuat terlibat skandal SKL (Surat Keterangan Lunas) yang diberikan pada konglomerat penerima BLBI," ujarnya. (gir/jpnn)