Lagi, SBY Godok Satgas Baru

Sementara itu, sinyalemen kembali terbentuknya Satgas PMH tersebut mendapat protes sejumlah pengamat dan pakar hukum. Lembaga bentukan presiden itu dapat membuat alur penegakan hukum menjadi tidak fokus. ”Saya paling takut kalau lembaga-lembaga hukum itu dibentuk terlalu banyak. Tidak efektif dan tidak ada manfaatnya,” ujar Ketua Formapi, Sebastian Salang, di kantornya, Selasa (3/12).

Menurutnya, lembaga penegakan hukum, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sudah cukup menjadi alat penegakan hukum. Lembaga-lembaga itu hanya butuh sentuhan pemimpin yang potensial sehingga bisa bergerak lebih baik lagi.

Selama ini, sambung dia, prestasi yang dihasilkan Satgas PMH tidak pernah kentara. Lembaga seperti itu pun terkesan banci karena tidak memiliki kewenangan yang cukup. ”Bayangkan ada satgas yang dibentuk presiden, satgas itu bisa menerobos semua aturan yang ada. Lantas aturan apa yang musti dipatuhi lembaga itu,” paparnya.

Tak itu saja, dia melihat dana yang digelontorkan bagi satgas PMH pun dijamin tidak sedikit. Dana opersional Satgas PMH itu kan berasal dari uang rakyat. Artinya perlu tranparansi pula penggunaannya.