Lah, Ada Potensi 25 Juta Warga Ragukan Netralitas KPU

jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tak hanya memotret elektabilitas dua kubu yang bersaing di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. SMRC dalam surveinya juga mencatat penilaian respondennya tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Direktur SMRC Deni Irvani, hampir 80 persen responden percaya pada KPU dan Bawaslu sebagai pengelenggara pemilu. Namun, ada sekitar 13 responden yang menilai KPU tidak netral.

“Itu berarti terdapat sekitar 25 juta warga yang menganggap KPU tidak netral. Jumlah besar ini bisa menjadi masalah bagi KPU dan Bawaslu bila dimobilisasi," kata Deni di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

Berita terkait: Yakin Sistem TI KPU Aman, PSI Ingatkan Amien Rais Tak Usah Lebai

Lebih lanjut Deni mengatakan, sebenarnya masyarakat Indonesia tidak begitu saja percaya dengan berbagai isu yang berpotensi mengurangi legitimasi KPU dan Bawaslu. Sebab, lanjut Deni, mayoritas responden tak percaya pada hoaks yang menyasar lembaga penyelenggara pemilu itu, termasuk kabar bohong soal tujuh kontainer berisi 70 juta surat suara Pilpres 2019 dari Tiongkok yang sudah dalam kondisi tercoblos.

Merujuk riset SMRC, hanya 4 persen responden yang memercayai isu 70 juta surat suara tercoblos itu. Isu lain adalah soal kotak suara yang berpotensi menjadi modus kecurangan di pemilu.

“Yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara bisa menjadi sumber kecurangan berada di kisaran angka yang sama 35 persen," ungkapnya.

Menurut Deni, persentase pendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno yang meragukan KPU dan Bawaslu cukup signifikan. Angkanya mencapai 23-25 persen.