Lah, Kok Pemerintah Tak Punya Data Valid TKA Ilegal asal Tiongkok?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) ilegal terutama asal Tiongkok yang terungkap di banyak daerah sudah membahayakan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuding Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tidak serius dalam menangani TKA ilegal yang belakangan ini marak.

"Kita bukan anti-orang asing, tapi kalau sudah melanggar perundang-undangan, menjadi TKA ilegal, itu satu persoalan yang harus ditindak secara serius. Ini melanggar kedaulatan," kata Saleh kepada JPNN, Senin (19/12).

Anehnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kemnaker, kementerian pimpinan Hanif Dhakiri itu justru menepis kabar tentang maraknya TKA ilegal. Kemnaker menegaskan bahwa informasi tentang 10 juta TKA ilegal bukanlah kabar valid.

Karenanya, lanjut Saleh, Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan pun ingin tahu pasti data tentang jumlah TKA ilegal di Indonesia. Termasuk negara asal TKA dan cara mencegahnya.

"Ketika ditanya kalau tidak sampai sepuluh juta lantas berapa, bisa nggak memaparkan?. Mereka (Kemnaker, red) tidak tahu jumlahnya,” ujar Saleh.

Menurutnya, TKA ilegal itu semakin membahayakan jika Kemnaker tidak punya data valid. “Tak tahu berapa banyak mereka, di mana posisinya dan bagaimana cara menyelesaikan," tegasnya.(fat/jpnn)