Laksanakan Perintah Ketum dan Sekjen, Deddy Sitorus Bersama Risma Turun ke Lokasi Banjir Kaltara
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap Pemerintah RI segera membangun komunikasi dengan Pemerintah Malaysia terkait manajemen sungai dan aliran air di wilayah perbatasan kedua negara di Kalimantan Utara (Kaltara).
Deddy Yevri Sitorus menjelaskan dari pengalaman di lapangan, bertemu dengan masyarakat dan aparat pemerintahan setempat, banjir tersebut merupakan kiriman dari Malaysia.
Wakil rakyat dari Dapil Kaltara itu mengatakan bahwa hulu Sungai Sembakung, yang debit airnya mengalir deras ke permukiman warga, berada di wilayah Malaysia.
“Sesuai aspirasi warga Kaltara, saya mendorong pemerintah pusat agar segera melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan warga Indonesia jadi korban banjir," ujar Deddy dalam keterangannya, Rabu (13/1).
Deddy mengaku dirinya sedang berada di Kaltara untuk menemani serta membantu warga yang menjadi korban banjir di wilayah Kabupaten Nunukan. Sebanyak 1.374 rumah warga di lima kecamatan terendam air banjir.
Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma juga ikut turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir pada 9-10 Januari 2022 lalu.
Deddy juga turut mendampingi Risma, yang juga Ketua DPP PDIP itu. Karena melaksanakan pekerjaan tersebut, keduanya tak bisa hadir di acara puncak perayaan HUT Ke-49 PDIP di Jakarta.
Deddy memuji langkah Mensos Tri Rismaharini bersama aparat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), turun langsung ke lokasi banjir.
Deddy Yevri Sitorus mendampingi Mensos Tri Rismaharini alias Bu Risma turun langsung ke lokasi banjir di Kaltara. Aksi ini dijalankan sesuai perintah ketum dan sekjen PDIP.
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget