Lakukan Aksi Simpatik, FJR Buka Puasa Bersama TNI-Polri di Depan Kantor Bawaslu
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi (FRJ) melakukan aksi simpatik dengan menggelar buka puasa bersama TNI-Polri di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (1/6) sore.
FRJ merupakan pendukung Jokowi- KH Maruf Amin di antaranya Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Projo, Bara JP, Solmet Jokowi, Joman, KAPT, GRI, Maluku Vor Jokowi, KIB, Seknas Jokowi, RPJB, Almishbat, Duta Jokowi dan lainnya.
Acara buka puasa bersama ini digelar sebagai bentuk dukungan moril terhadap TNI-Polri yang sampai saat ini masih bekerja keras dalam menjalankan tugas negara, terutama keamanan negara pascaPilpres 2019.
Buka puasa ini diisi dengan gelaran tausiyah yang dipandu oleh Habib Muhammad Shahir Alaydrus atau yang lebih dikenal Habib Syahdu. Dalam tausiyahnya di depan para relawan dan TNI-Polri, Habib Syahdu memberikan motivasi agar keamanan negara bisa terus dijaga.
Gelaran buka puasa bersama ini membuktikan bahwa masyarakat bahu membahu bersama TNI-Polri dalam menjaga suasana yang kondusif.
"Apa yang dilakukan oleh TNI-Polri dalam menjalankan tugas negara adalah jihad dalam menjaga NKRI dan Pancasila," tegasnya.
Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi Andi Gani Nena Wea berharap kondisi politik Tanah Air kembali kondusif dan tenang.
Andi meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dalam menghadapi tuntutan dalam Pilpres 2019.
Acara buka puasa bersama ini digelar sebagai bentuk dukungan moril terhadap TNI-Polri yang sampai saat ini masih bekerja keras dalam menjalankan tugas negara.
- Permintaan Pakar Intelijen Kepada TNI-Polri Terkait Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri
- ASDP Berikan Beasiswa Pendidikan Bagi Putra & Putri TNI-Polri, Sebegini Jumlahnya
- Irjen Roycke: TNI-Polri Kompak Mengamankan Pilkada Serentak 2024
- TNI-Polri Kerahkan 115.000 Personel Amankan Pelantikan Prabowo-Gibran, Ada Potensi Ancaman?
- Berikut Imbauan Bawaslu Kepada Paslon Gubernur dan Wagub Jakarta Saat Kampanye
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK