Lalai Cerdaskan Bangsa, Negara Bisa Dituntut

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Rully Chairul Azwar mengatakan tersebarnya institusi penyelenggara pendidikan formal di semua kementerian dan disejumlah badan-badan negara menjadikan alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen atau setara dengan Rp 280 triliun tidak efektif.

Bahkan institusi penyelenggara pendidikan formal di luar koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Rully, ada yang menyelenggarakan pendidikan dengan gelar akademik. Jadi tidak hanya terbatas pada pendidikan karir, tapi tumpang-tindih dengan institusi pendidikan yang diregulasi oleh Kemendikbud.

"Dari sisi jumlah dana, 20 persen APBN untuk pedidikan itu kelihatannya memang besar yakni Rp280 triliun. Tapi disitu juga ada Dana Alokasi Umum (DAU) antara lain untuk gaji guru dan perjalanan dinas sebesar Rp170 triliun lebih serta Rp33 triliun untuk anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama," kata Rully Chairul Azwar, dalam acara Dialog Pilar Negara "Sistem Pendidikan dan Amanat Konstitusi" di ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/5).

Akibat tidak fokusnya eksekusi APBN untuk pendidikan di Kemendikbud lanjut Rully, jutaan anak-anak usia wajib belajar sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi tidak tertangani secara baik.