Lalai Tangani Polusi Udara di Indonesia Presiden, Menteri Dan Tiga Gubernur Digugat Warga

Bondan Andriyanu, juru kampanye energi Greenpeace Indonesia mengatakan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh lembaganya menunjukan jumlah hari dimana kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat semakin mendominasi.

"Aturan yang berlaku di kita rata-rata harian untuk Standar baku mutu ambien adalah 65, diatas angka itu berarti kualitas udara kita sudah tidak layak untuk kesehatan. Tapi dari alat pemantauan baku mutu di sejumlah tempat itu seperti di Monas dan di Blok M, itu angkanya diatas 65 semua. 70, 85 bahkan tanggal 19 Juni lalu itu angkanya 90. Itu artinya udara yang kita hirup sudah tidak sehat." Katanya.

Sayangnya hingga saat ini pemerintah tidak memiliki kebijakan yang serius dan terukur untuk memperbaiki kualitas udara di ibukota.

Salah satu bukti ketidakseriusan itu adalah dasar hukum yang menjadi acuan upaya pengendalian polusi di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 1999 yang dianggap sudah kadaluarsa.

"Selain tidak sesuai dengan standar WHO, dimana baku mutu WHO saat ini 25 dan kita masih 65, ini artinya baku mutu kita sangat lemah. Lalu sumber polusi yang tercantum dalam aturan itu juga hanya transportasi saja padahal sekarang sumber polusinya sudah beragam. Kok bisa aturan yang ini sudah usang ini masih digunakan."

"Untuk mengubah ini kita perlu Presiden turun tangan. Karenanya kita turut masukan sebagai tergugat." Kata Bondan.

Alat pemantau sangat kurang