Lampiran Perpres Investasi Miras Dicabut, Bang Saleh Tak Menyalahkan Jokowi, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti kinerja sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul dicabutnya lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dalam lampiran III Perpres yang dicabut itu antara lain mengatur soal investasi di bidang industri minuman beralkohol alias minuman keras (miras) hingga menuai protes dari berbagai organisasi keagamaan.
Ketua Fraksi PAN sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay komentari pencabutan lampiran Perpres 10/2021 soal investasi miras. Foto/dok: Ricardo/JPNN.com
Menurut anggota Komisi IX DPR itu, seharusnya Jokowi tidak perlu mencabut lampiran Perpres miras tersebut jika biro dan ahli hukum presiden bekerja maksimal sebelum merumuskan aturan.
"Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari presiden, padahal kajian dan legal drafnya pasti bukan presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," kata Saleh dalam keterangan resmi kepada awak media, Selasa (2/3).
Terkait pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Saleh menyambut baik keputusan tersebut. Terlebih lagi Jokowi mencabut aturan itu setelah mendengar masukan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh daerah.
"Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan," ungkap legislator asal Sumatera Utara ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi resmi mencabut lampiran pada Peraturan Presiden Nomor (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatanganinya pada 2 Februari 2021 lalu.
Saleh Partaonan Daulay komentari keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres 10/2021 soal investasi miras.
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Lemkapi Minta Pertemuan Sespimmen dengan Jokowi Tak Dipolitisasi
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan