Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahan di Jakarta Disegel
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak ratusan perusahan non-esensial dan non-kritikal ditindak dalam Operasi Yustisi sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan ratusan perusahan pelanggar PPKM Darurat disegel oleh TNI-Polri dan pemerintah daerah (Pemda) sejak Senin dan Selasa kemarin.
"Ada 103 perusahaan yang nonesensial dan nonkritikal berhasil ditindak serta disegel sementara oleh Pemda," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (7/7).
Pria kelahiran Sulawesi Selatan itu menambahkan dalam penindakan operasi tersebut kepolisian mengedepankan peran pemda.
Sedangkan, Polisi, dan TNI hanya memberikan pendampingan saja.
Sejumlah penindakan dalam operasi tersebut yakni teguran tertulis, sanksi sosial, hingga denda.
"Karena menggunakan regulasi atau dasarnya adalah pergub," ujar Yusri.
Kendati demikian, polisi bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk menelusuri apakah ada tindakan pidana yang dilakukan perusahaan tersebut.
Ratusan ratusan perusahan non-esensial dan non-kritikal ditindak dalam Operasi Yustisi sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral