Langgar UU, Mendagri Diminta Tegur Bupati Butur
Kamis, 29 September 2011 – 01:26 WIB
Pengganti Burhanuddin Napitupulu (Burnap) ini kemudian menyesalkan sikap Ridwan yang hendak merubah ketentuan UU pembentukan Butur. "Kita sangat menyesalkan tindakan untuk merubah. Itu suatu hal yang tidak baik bagi kehidupan demokrasi kita," ucapnya.
Baca Juga:
Dalam UU No 14/2007 tentang Pembentukan Butur Pasal 7 berbunyi "Ibu kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga". Kabupaten yang dimekarkan dari sebagian wilayah ini Muna ini mencakup enam kecamatan yakni, Kecamatan Kulisusu, Kambowa, Bonegunu, Kulisusu Barat, Wakorumba Utara, Kulisusu Utara.
Chairuman mengatakan harusnya Pemerintah Butur memahami makna UU sehingga terjadi konflik. "Kita sangat menyesalkan kenapa pemerintah lokal di sana, tidak memahami makna daru UU tapi memaksakan dirinya untuk melaksanakan keinginannya sendiri," tukasnya.
Karenanya, Chairuman meminta Mendagri menegur Bupati Butur. "Mendagri harus menegur upaya seperti itu yang melanggar uu oleh kepala daerah. jangan di peta konflik negara dengan keinginan yang diwujudkan," pungkasnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi II bidang pemerintahan, Chairuman Harahap menilai Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakaria telah melanggar undang-undang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan 600 Meter
- Ungkap Kasus TPPO, Polres Muara Enim Bekuk 1 Tersangka
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Wapres Silaturahmi dengan 3 Ribu Nasabah PNM Mekaar
- Korban Helen di BPR Fianka Tak Cuma Tukang Sayur, Polda Riau Bidik Tersangka Baru
- Polda Riau Mengerahkan 1.395 Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024
- DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Raperda P4GN, Tampung Aspirasi Warga