JPNN.com 
Langkah Ini yang Harus Ditempuh Untuk Interpelasi Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Belum sebulan memerintah, Presiden Joko Widodo kini diancam akan diinterpelasi oleh DPR. Pemicunya adalah kisruh internal PPP yang dianggap memihak kepada salah satu kubu.
Anggota DPR dari PPP, Achmad Dimyati Natakusumah mengancam akan mendorong parlemen untuk menggunakan haknya menginterpelasi Jokowi. Dimyati memberikan waktu seminggu, jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly tak mengoreksi surat keputusannya, maka gerakan interpelasi mulai digalakkan.
SK yang dimaksud adalah No.M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014, tentang pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPP hasil Mukatamar Surabaya.
"(Interpelasi) Bukan wacana, luruskan dahulu. Kalau tidak mau ya interpelasi. Dalam minggu ini harus dikoreksi, dicabut (itu SK)," kata Dimyati.
Berikut tata cara pengajuan hak interpelasi oleh DPR berdasarkan Undang Undang Nomor 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal (MD3) mengatur hak DPR.
Pasal 161
DPR mempunyai hak:
JAKARTA - Belum sebulan memerintah, Presiden Joko Widodo kini diancam akan diinterpelasi oleh DPR. Pemicunya adalah kisruh internal PPP yang dianggap
- Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
- Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU Minerba
- Kurator dan Pengurus Rawan Jadi Objek Tindak Pidana dalam Kasus Kapailitan dan PKPU
- Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Jangan Fokus pada Formasi di Dinas Asal, Cek Lainnya
- Soal Keppres IKN, Jokowi Maunya Prabowo yang Meneken
- Semarakkan Literasi di Masyarakat, TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Baca Nyaring
