Langkah Menteri Bahlil Optimalkan OSS Akan Tingkatkan Realisasi Investasi

Doktor ekonomi manajemen itu melanjutkan, periode 2018-2019 Indonesia pernah berada di posisi 70-an di antara 190 negara-negara yang indeks kemudahan berbisnisnya tidak terlalu baik.

Menurut Buat Rosdiana, hal ini mencerminkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki karena indeks kemudahan berbisnis yang rendah ini menjadi pertanyaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi karena ini mencerminkan rasa kepercayaan asing kepada Indonesia dalam mengelola perekonomian.

“Jadi, kalau kita lihat kondisi bagaimana indeks kemudahan berbisnis kita yang sangat tidak baik itu, maka harus mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan administrasi, terutama bagaimana menjawab kritik bahwa misalkan biaya logistik di Indonesia yang tinggi. Kemudian administrasi untuk investor termasuk investor asing yang berbelit-belit,” kata Rosdiana.

Oleh karena itu, menurut Rosdiana, pemerintah kemudian memperbaikinya dengan undang-undang cipta kerja. Salah satu kaitannya adalah pemerintah akhirnya punya yang namanya OSS.

Keberadaan OSS, kata Rosdiana untuk memudahkan bagaimana investor berinvestasi ke Indonesia tanpa harus berbelit-belit dalam mengurus perizinan.

“Terutama yang terbaru itu OSS berbasis risiko dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalkan untuk memperbaiki bagaimana kacamata orang asing bahwa untuk masuk berinvestasi di Indonesia itu bukan sesuatu yang berbelit-belit, bukan sesuatu yang susah di atas meja,” tambah Rosdiana.

Rosdiana menjelaskan lewat lembaga atau instansi pengelola investasi yang ada, langkah pemerintah melakukan reformasi untuk memperbaiki prosedur melakukan investasi di Indonesia bisa berefek baik.

Sebab, peluang untuk investasi itu sangat besar di tengah-tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang tidak begitu baik, bisa membawa keberuntungan untuk Indonesia lewat kehadiran investor asing.