Lanjutkan Normalisasi Sungai, Anak Buah Anies Baswedan Siapkan Rp 128 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menganggarkan hingga Rp 128 miliar untuk pembebasan 12 bidang lahan di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Pembebasan lahan tersebut merupakan bagian dari program normalisasi sungai.
"Kemarin sudah dibayarkan untuk pembebasan lahan di Kelurahan Cipinang Melayu, Kali Sunter Cipinang Melayu yang selama ini memang warga sudah banyak menunggu pembayaran itu. Kami masih pakai APBD murni, yang (anggaran) PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) belum disetujui," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini Yusuf di Jakarta, Senin (31/8).
Nantinya, ucap anak buah Anies Baswedan itu, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai di beberapa wilayah di Jakarta itu, akan dilanjutkan ke kawasan Jati Kramat, Kali Ciliwung dan Kali Angke.
Saat ini, pihaknya mengklaim telah membebaskan lahan untuk bantaran Sungai Pesanggrahan.
"Kalau untuk pembebasan lahan kami dapat alokasi sekitar Rp 128 miliar, itu dari APBD murni untuk pembebasan lahan di Kali Sunter Cipinang Melayu, terus lanjut nanti di Kali Jati Kramat, yang udah di Kali Pesanggrahan, terus lanjut ke Kali Ciliwung sama Kali Angke," katanya.
Menurutnya, ada 12 bidang lahan di RW 04 di Kelurahan Cipinang Melayu yang telah diproses pembayarannya.
Pihaknya memastikan kelengkapan surat-surat tanah dan administrasi lainnya telah komplit sehingga, proyek normalisasi Kali Sunter bisa segera dikebut.
"Kalau banjir, kami tetap masih berjalan kegiatan rutin pemeliharaan. Memang untuk kegiatan pembangunan rumah pompa yang baru belum bisa laksanakan tahun ini, tapi pengurasan saja, dari saluran mikro, makro kali, kali dan waduk. Itu kami rutin lakukan sampe akhir Desember," ucapnya. (ant/dil/jpnn)
Normalisasi aliran sungai yang telah berjalan sejak era Gubernur Ahok kini diteruskan oleh Anies Baswedan
Redaktur & Reporter : Adil
- Tarif Air Bersih PAM Jaya Bakal Naik pada 2025
- Menyambut Natal 2024, Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Pasar Kreatif di 15 Lokasi
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Digeledah Kejaksaan, Ada Kasus Apa?
- Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Ratusan Siswa, Anggota DPRD Geram
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025