Lanjutkan Pembangunan Kantor Kejari Makassar, Pemkot Sediakan Anggaran Rp 36,7 Miliar

jpnn.com, MAKASSAR - Rencana pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilanjukan lagi pada 2021 setelah sempat tertunda 2020 lalu karena adanya pandemi Covid-19.
Pemerintah Kota Makassar, Sulsel, menyediakan anggaran Rp 36,7 miliar untuk pembangunan kantor Kejari Makassar pada 2021 ini.
Jumlah itu naik sekitar Rp 3 miliar lebih dibanding dengan nilai yang dianggarkan pada 2020 lalu sebesar Rp 33 miliar. Namun, pembangunan kantor yang direncanakan tahun lalu tak kunjung terealisasi lantaran anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.
"Pembangunan kantor itu menghabiskan anggaran hingga Rp 36,7 miliar atau Rp 3 miliar lebih banyak dibandingkan alokasi anggaran tahun 2020 yang hanya Rp 33 miliar," kata Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Makassar Fuad Azis di Makassar, Kamis (18/2).
Fuad menjelaskan bahwa kantor itu rencananya akan dibangun enam lantai, lengkap dengan lift dan ruang tahanan.
Menurut dia, karena akan dibangun enam lantai maka pada tahap awal dipasang tiang pancang terlebih dahulu.
"Jadi dirobohkan dulu bangunan yang ada sekarang, baru dibangun baru,” jelas Fuad.
Menurut Fuad, pembangunan kantor Kejari Makassar sudah memasuki proses lelang dengan batas waktu penyetoran dokumen penawaran hingga Jumat (19/2).
Anggaran yang disediakan Pemkot Makassar untuk pembangunan Kantor Kejari Makassar pada 2021 ini mengalami kenaikan Rp 3 miliar lebih dibanding 2020. Pada 2020 lalu, pembangunan tak kunjung terealisasi karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Usut Kasus Korupsi, KPK Periksa Pejabat Pemprov Bengkulu
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Wakil Ketua MPR Apresiasi Kebijakan Prabowo yang tak Memangkas Anggaran KIP Kuliah
- Meski Ada Efisiensi Anggaran, Kemenekraf Tetap Berkomitmen Kerja Maksimal
- Istana: Anggaran yang Diefisiensi Tidak Punya Pengaruh Besar Terhadap Masyarakat