Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya PPHN

Menurutnya, pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye.

"Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan presiden dan wakil presiden ke masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian pula dalam pilkada secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon kepala daerah dan wakilnya untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye.

Keleluasaan tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan tidak hanya ketidaksinambungan dari satu masa jabatan ke berikutnya.

"Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara pusat dan daerah, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya," papar Bamsoet.

Wakil ketum Pemuda Pancasila ini menerangkan, jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, apalagi Indonesia menghadapi pilpres dan pileg, serta pilkada serentak di 2024, maka yang terjadi bukan hanya inefisiensi anggaran dan sumber daya pembangunan nasional lainnya. Namun, ia menegaskan, yang lebih krusial adalah berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa.

Yang pada akhirnya, lanjut dia, justru akan mengancam bentuk NKRI.

"Karena itu, kehadiran PPHN sangat diperlukan sebagai pengikat pola pembangunan dari pusat hingga daerah, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)