Lantik PNS di Kuburan, yang Mau Cerai Harus Menghadap Dirinya

BEGITU menduduki Bupati Tegal pada 8 Januari 2014, Ki Enthus Susmono galau. Bagaimana tidak, Tegal pernah menempati papan atas kabupaten terkorup di Jawa Tengah versi Komite Penyidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) pada 2013.
-------------------------
TEGAL terkenal karena banyaknya warga setempat yang merantau membuka warung tegal (warteg) di berbagai kota, terutama Jakarta. Perputaran uang di Tegal menjadi dinamis dengan adanya pengusaha warteg tersebut.

Namun, di balik cemerlangnya dunia wirausaha di sana, Kabupaten Tegal menyimpan sejumlah persoalan. Selain korupsi, ruwetnya birokrasi dan tingginya angka perceraian di kalangan pendidik menjadi isu sentral di awal kepemimpinan Enthus Susmono.

Persoalan-persoalan tersebut otomatis menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pria yang juga berprofesi sebagai dalang itu.

Pejabat yang juga dalang itu harus bekerja keras untuk mengurai keruwetan di wilayahnya. Enthus pun segera tancap gas. Bupati 48 tahun tersebut mulai memberantas korupsi dengan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi bawahan-bawahannya. Enthus cukup keras jika terkait suap, khususnya suap yang bersangkutan dengan proyek-proyek investasi di daerahnya.

’’Saya pastikan saya tidak terima fee proyek, juga tidak meminta fee proyek. SKPD juga saya angkat tanpa uang. Jangan suap saya dengan uang. Kalau dulu calon-calon eselon I itu silaturahmi ke saya minta ditempatkan di sini atau di situ, sekarang gantian saya yang ke mereka,” paparnya saat ditemui di rumah dinasnya di Slawi, Kabupaten Tegal, pekan lalu.

Selain itu, Enthus terbilang nyeleneh dalam mendidik para bawahannya agar tidak korupsi dan berintegritas. Salah satunya melakukan upacara pelantikan PNS di kuburan.

”Biar mereka ingat mati. Jadi, enggak sembarangan dalam bekerja, bisa berhati-hatilah. Karena kan mereka ini pelayan publik,” katanya. Di samping di kuburan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melantik pejabat eselon II di lapas.

”Sama. Tujuannya biar mereka ingat. Mereka bisa dipenjara kalau korupsi atau melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Biar tahu sakitnya orang dipenjara. Jadi, mereka lebih hati-hati dalam bertugas melayani masyarakat. Bahkan, saya sebetulnya punya usulan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) soal ini,” paparnya.