Lantik Sofyan Antonius jadi Kepala BPKP, Herman Deru Berpesan Begini

Hal ini sebagai salah satu fokus juga dalam penurunan angka kemiskinan.
 
Lebih jauh, dia mengatakan dalam waktu dekat Pemprov Sumsel akan meluncurkan program mendukung UHC, yakni BERKAT (Berobat Pakai KTP) untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

Pemprov Sumsel telah menyiapkan dana talangan untuk warga yang belum tercover UHC. 
 
"Saya yakin jika BPKP Provinsi Sumsel ikut dalam pengawalan dan pengawasan tentu ini akan semakin efektif," jelasnya. 
 
Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Herman Deru yang mengukuhkan Sofyan Antonius menggantikan Buyung Wiromo Samudro. 
 
Dia berharap, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel yang baru itu bisa diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang berjalan dengan baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 
 
"Kehadiran kami semua di kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh aparat pemerintah di Sumsel berkomitmen untuk bersatu padu dalam sinergi untuk mengemban amanah penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan fokus pada pelayanan masyarakat," jelasnya. 
 
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa agenda prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2023 mengusung visi “Sumsel Maju Untuk Semua”.

Untuk melaksanakan agenda prioritas tersebut, Gubernur Herman Deru pada 2 Desember 2021 mencanangkan program “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)” serentak di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Program ini bertujuan meminimalisasi terjadinya kerawanan pangan dan permasalahan gizi, salah satunya adalah stunting.

Secara statistik, terlihat Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam tiga provinsi dengan penurunan stunting paling besar yaitu dari 24,8% pada tahun 2021 menjadi 18,6% pada tahun 2022 di bawah rata-rata nasional sebesar 24,4% (menurut data survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022). 
 
Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah dan akan mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah pemilu dan pemilihan kepada KPU dan Bawaslu pada masing-masing daerah tersebut dengan total kalkulasi hingga ratusan miliar rupiah.

Sehubungan hal tersebut, BPKP Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan KPU dan Bawaslu melakukan identifikasi risiko sebagai upaya antisipasi kecurangan dalam anggaran pemilu. 
 
Terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengawalan akuntabilitas perencanaan keuangan dan pembangunan, BPKP akan melaksanakan kegiatan pengawasan intern melalui Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan semata-mata dalam rangka membantu para Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan gambaran ketepatan perencanaan dan penganggarannya.

Terutama untuk melihat dukungannya dalam mencapai tujuan RPJMD serta kontribusinya terhadap capaian RJMN Tahun 2020-2024. (jpnn)